Tanjab Barat.Gen.Ind – Suasana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendadak memanas. Di saat proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama masih berlangsung, publik justru dikejutkan dengan beredarnya daftar nama pejabat yang disebut-sebut sudah “dipastikan” menduduki kursi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Informasi yang beredar luas di media sosial itu bukan sekadar rumor biasa. Daftar tersebut bahkan diklaim telah “dikunci”, lengkap dengan narasi yang menyebut proses lelang jabatan hanya formalitas belaka. Kabar ini sontak memicu kegelisahan dan kecurigaan masyarakat.
Salah satu pemerhati kebijakan daerah, Baros, mengaku geram atas fenomena ini. Ia menilai, kemunculan nama-nama “calon terpilih” sebelum pengumuman resmi merupakan sinyal yang tidak sehat bagi tata kelola pemerintahan.
“Bagaimana mungkin hasilnya sudah bisa ditebak, bahkan diyakini publik, sementara tahapan seleksi masih berjalan? Ini yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan,” tegas Baros, Kamis (30/4/2026).
Salah satu nama yang ramai diperbincangkan adalah Sahala Simatupang mantan Direktur RSUD KH. Duad Arief yang disebut-sebut akan menduduki posisi Kepala Dinas Kesehatan. Isu ini semakin memperkeruh suasana, lantaran muncul dugaan adanya praktik nepotisme atau “kongkalikong” yang mencederai prinsip seleksi terbuka.
Di tengah derasnya spekulasi, publik justru belum mendapatkan klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sikap diam ini dinilai memperbesar tanda tanya, bahkan memicu asumsi bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi.
“Ibarat menyiram bensin ke api, diamnya pemerintah justru memperkuat kecurigaan publik,” ujar Baros.
Padahal, berdasarkan dokumen resmi panitia seleksi, proses JPT masih berjalan sesuai tahapan. Para peserta yang lolos administrasi saat ini tengah mengikuti uji kompetensi lanjutan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatinangor.
Namun realitas di lapangan berkata lain. Nama-nama yang disebut sebagai “pemenang” sudah lebih dulu beredar luas, jauh sebelum pengumuman resmi dilakukan. Fenomena ini pun memunculkan pertanyaan krusial: apakah sistem merit benar-benar diterapkan, atau hanya menjadi jargon tanpa makna?
Baros menegaskan, sistem merit dalam manajemen ASN seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan, berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi. Jika dugaan intervensi benar terjadi, maka seleksi terbuka berpotensi hanya menjadi “panggung sandiwara”—tampak rapi di permukaan, namun penuh rekayasa di balik layar.
Sejumlah pengamat turut mengingatkan, praktik semacam ini bisa menjadi kemunduran serius bagi tata kelola pemerintahan daerah. Jabatan strategis yang seharusnya diisi oleh figur kompeten berisiko berubah menjadi alat balas jasa politik.
Kini, sorotan publik tertuju langsung ke pucuk pimpinan daerah. Transparansi bukan lagi sekadar tuntutan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Tanpa penjelasan yang terbuka dan tegas, bukan hanya proses seleksi yang dipertaruhkan—melainkan juga legitimasi pemerintah di mata rakyat.
Pertanyaan pun terus menggantung di ruang publik: apakah ini benar seleksi terbuka yang bersih dan adil… atau hanya skenario rapi untuk mengesahkan keputusan yang telah ditentukan sejak awal...?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar