-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Header Ads

Polda Jatim Larang Seluruh Personel Gunakan Vape, Pengawasan Diperketat hingga Luar Jam Dinas

Senin, November 02, 2026 | 13.55 WIB | Last Updated 2026-11-02T06:55:20Z
 

GENERASI-ID 🇲🇨 | SURABAYA – Rokok elektrik atau vape kini masuk daftar barang yang dilarang digunakan personel kepolisian di lingkungan Polda Jawa Timur. Larangan itu tidak hanya berlaku bagi anggota Polri, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di institusi kepolisian. Bahkan, ketentuan tersebut tetap berlaku di luar jam kedinasan.

Kebijakan itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Jules Abraham Abast mengatakan, seluruh jajaran kepolisian di wilayah Jawa Timur wajib menjalankan aturan tersebut. Sosialisasi dan pengawasan akan dilakukan mulai tingkat Polda, Kepolisian Resor, hingga Kepolisian Sektor.

“Seluruh PNPP di jajaran Polda Jawa Timur, mulai dari tingkat Polda, Polres hingga Polsek, wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Abast, Senin, 2 November 2026.

Menurut dia, larangan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan penggunaan produk tembakau alternatif. Kepolisian juga menaruh perhatian pada perkembangan modus penyalahgunaan narkotika yang memanfaatkan perangkat vape sebagai media konsumsi zat terlarang dalam bentuk cair.

Salah satu zat yang menjadi perhatian ialah etomidate. Zat tersebut telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Abast mengatakan, perkembangan modus penyalahgunaan narkotika menuntut langkah pencegahan yang dimulai dari internal kepolisian. Personel Polri, menurut dia, harus menjaga disiplin dan integritas agar tidak kehilangan kepercayaan masyarakat.

“Pencegahan juga harus dimulai dari internal. Personel Polri harus mampu menjaga disiplin, integritas, dan memberikan keteladanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk memastikan aturan berjalan, Polda Jawa Timur akan memperkuat sosialisasi dan pengawasan internal. Setiap pelanggaran terhadap larangan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Abast menegaskan, pemberantasan narkotika tidak cukup dilakukan melalui penindakan terhadap masyarakat. Institusi kepolisian juga harus memastikan pengawasan dan pembenahan berlangsung di dalam tubuh organisasi sendiri.

“Komitmen memerangi narkoba harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita. Personel Polri harus menjadi contoh dalam menjaga disiplin, profesionalitas, dan integritas,” kata dia.




Tidak ada komentar:

Posting Komentar


Muck Rack

HUKUM

EVENT

Video

×
Berita Terbaru Update