GEN-ID 🇮🇩 | JAMBI – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembayaran perjalanan dinas yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sarolangun dan Provinsi Jambi menjadi sorotan. Aparat Penegak Hukum (APH) didesak segera menindaklanjuti temuan tersebut guna memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Berdasarkan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2025, di Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun ditemukan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.487.650.000 yang disebut tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang sah.
Temuan tersebut terdiri atas biaya penginapan sebesar Rp628.430.000 tanpa kuitansi asli, biaya transportasi Rp512.720.000 tanpa tiket dan laporan kunjungan kerja, serta uang harian Rp346.500.000 untuk kegiatan yang pelaksanaannya tidak dapat dibuktikan.
Dalam kutipan temuan yang disampaikan, BPK menyoroti mekanisme pembayaran yang hanya mengacu pada daftar perintah bayar tanpa verifikasi dokumen pendukung. Sejumlah kegiatan yang ditagihkan juga disebut tidak dapat dibuktikan pelaksanaannya.
Persoalan serupa turut disorot di tingkat Provinsi Jambi. Informasi yang disampaikan menyebut adanya temuan terkait dugaan SPPD fiktif di DPRD senilai Rp2,16 miliar, belanja internet sebesar Rp4,4 miliar yang dipersoalkan manfaatnya, serta perjalanan dinas ke Malaysia senilai Rp131,9 juta yang dinyatakan tidak sah oleh BPK.
Selain itu, hingga September 2026, pengembalian dana ke kas daerah atas temuan di tingkat provinsi disebut masih menyisakan Rp1,37 miliar. Meski LHP telah diterima Gubernur pada Juni 2026, pihak yang menyampaikan desakan tersebut mempertanyakan belum adanya pemeriksaan resmi oleh aparat penegak hukum.
“Kami mempertanyakan keseriusan penegakan hukum. Jika LHP BPK sudah jelas menyatakan ada kerugian negara dan pembayaran tanpa bukti, kenapa sampai hari ini belum ada langkah hukum? Jangan sampai hukum tebang pilih,” demikian pernyataan pihak yang mendesak tindak lanjut atas temuan tersebut.
Tiga Tuntutan untuk Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Menyikapi persoalan tersebut, pihak yang menyampaikan desakan meminta tiga langkah konkret.
Pertama, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi diminta segera melakukan pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data (pulbaket) terhadap temuan BPK, guna memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum yang perlu ditindaklanjuti.
Kedua, Gubernur Jambi dan Bupati terkait diminta memublikasikan daftar pengembalian kerugian negara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara transparan.
Ketiga, pemerintah daerah diminta memperbaiki sistem pengendalian intern, khususnya dalam proses verifikasi dokumen perjalanan dinas dan mekanisme pencairan anggaran, agar pembayaran tanpa bukti pertanggungjawaban yang memadai tidak kembali terjadi.
Transparansi dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai proses pengembalian dana serta langkah penanganan yang dilakukan oleh pihak berwenang.
Meski demikian, temuan administrasi dan pemeriksaan BPK perlu dibedakan dari penetapan tindak pidana. Dugaan pelanggaran hukum harus ditelusuri melalui proses pemeriksaan yang berwenang dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Kejati Jambi maupun pemerintah daerah terkait mengenai status penanganan temuan-temuan tersebut. Konfirmasi dari pihak terkait diperlukan untuk memperoleh penjelasan berimbang mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar