MuaroJambi.Gen.Ind — Ketegangan konflik lahan seluas ±394 hektare di wilayah Desa Tanjung Katung kian memanas. Forum Aksi Rakyat Desa Tanjung Katung–Lubuk Raman resmi melayangkan surat penting kepada Bupati Muaro Jambi sebagai bentuk peringatan sekaligus desakan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Dalam surat bernomor 03/AKSI-RAKYAT/REMINDER/V/2026 yang bersifat sangat penting, Forum Aksi Rakyat menyoroti belum adanya kejelasan jadwal mediasi lanjutan yang sebelumnya dijanjikan oleh unsur Forkopimda terkait sengketa lahan tersebut.
Koordinator Forum Aksi Rakyat, Agung menyampaikan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima undangan resmi untuk rapat mediasi, meskipun permohonan sebelumnya telah diajukan. Kondisi ini dinilai memperkeruh situasi di lapangan yang sudah berada dalam tensi tinggi.
"Ketegangan semakin meningkat setelah terjadinya perobohan posko warga oleh pihak PT. Batanghari Sawit Sejahtera yang disebut didampingi oknum aparat dari Polsek Maro Sebo. Peristiwa tersebut memicu keresahan luas di tengah masyarakat setempat," ujar Agung Senin - 04 Mei 2026
Tak hanya itu, warga juga menyoroti aktivitas pemanenan sawit yang terus berlangsung oleh perusahaan di atas lahan yang diklaim sebagai kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara I. Mereka menilai aktivitas tersebut tidak memiliki izin pelepasan kawasan yang sah secara hukum.
Forum Aksi Rakyat memperingatkan, jika tidak ada kepastian waktu mediasi, masyarakat dapat menilai pemerintah daerah melakukan pembiaran terhadap dugaan aktivitas ilegal korporasi. Hal ini dikhawatirkan akan memicu konflik horizontal yang lebih besar dan sulit dikendalikan.
“Situasi di lapangan sudah sangat sensitif. Jika tidak segera ada langkah konkret dari pemerintah, potensi aksi massa bisa terjadi di luar kendali,” tegas Agung
Sebagai langkah tegas, Forum Aksi Rakyat mendesak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk segera menerbitkan undangan mediasi dalam waktu 7 x 24 jam sejak surat diterima. Selain itu, mereka juga meminta penetapan status status quo di lokasi sengketa guna menjaga stabilitas keamanan dan menjunjung penegakan hukum.
Kini, publik menanti respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Apakah mediasi akan segera digelar, atau konflik ini justru akan semakin meluas? Ketegasan dan kecepatan langkah pemerintah menjadi kunci dalam meredam gejolak yang kian meningkat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar