GEN_ID🇮🇩 | MANADO — Di tengah pelaksanaan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu, 2 Mei 2026, satu nama dari daerah berdiri di garis komando: Syane Buisang, S.Pd, Kepala SMA Negeri 1 Bitung, yang dipercaya sebagai pemimpin upacara.
Penunjukan ini tidak sekadar seremoni. Ia menyimpan pesan simbolik tentang siapa yang dianggap layak mewakili wajah pendidikan di Sulawesi Utara. Di tengah dominasi birokrasi, hadirnya seorang kepala sekolah sebagai pemimpin upacara menjadi penanda—meski belum tentu jawaban—atas tuntutan pelibatan praktisi pendidikan dalam ruang-ruang strategis.
Di hadapan jajaran pejabat provinsi, peserta upacara, serta insan pendidikan, Syane tampil membawa tema nasional tahun ini: “Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Tema yang kerap terdengar normatif itu, dalam konteks ini, justru terasa seperti pengingat atas pekerjaan rumah yang belum selesai.
Dalam pernyataannya, Syane menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, yang dianggap memberi ruang bagi representasi kepala sekolah di panggung provinsi.
Penghargaan serupa disampaikan kepada Wakil Gubernur, Dr. Viktor J. Mailangkay, SH, MH, serta Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi, Denny Mangala, M.Si. Nama Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Femmy Suluh, M.Si, bersama jajaran, juga disebut sebagai pihak yang terus mendorong keterlibatan satuan pendidikan dalam agenda pembangunan sektor pendidikan.
Namun, di balik rangkaian ucapan formal itu, terselip realitas yang lebih kompleks. Sejumlah kepala sekolah yang hadir menilai, kepercayaan memimpin upacara adalah bentuk pengakuan moral—tetapi belum tentu mencerminkan pelibatan substantif dalam pengambilan kebijakan.
“Selama ini, suara dari sekolah sering berhenti di level laporan,” ujar salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya. Ia menilai, momentum seperti Hardiknas seharusnya tidak berhenti pada simbol, melainkan menjadi pintu masuk untuk mendengar langsung persoalan di lapangan.
Dukungan yang disampaikan Syane kepada sesama kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Sulawesi Utara memperlihatkan satu hal: kepemimpinan pendidikan bukan kerja individu, melainkan hasil dari jejaring solidaritas yang jarang terlihat di ruang formal.
Dari Bitung, Syane Buisang membawa lebih dari sekadar mandat sebagai pemimpin upacara. Ia membawa realitas pendidikan daerah—tentang keterbatasan, harapan, dan tuntutan perubahan yang terus berulang setiap tahun.
Hardiknas, sekali lagi, menjadi panggung refleksi. Apakah pendidikan bermutu benar-benar sedang dibangun secara kolektif, atau masih terjebak dalam rutinitas seremoni?
Di podium itu, Syane tidak hanya memimpin barisan. Ia berdiri sebagai representasi—dan sekaligus pengingat—bahwa perubahan pendidikan tidak lahir dari upacara, tetapi dari keberanian menjadikan suara lapangan sebagai dasar kebijakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar